Oleh
Amrillah
I. PENDAHULUAN
Fakta membuktikan bahwa pertumbuhan usaha besar yang pesat dan fantastis sejak dasawarsa 1970-an terbukti telah menutupi pertumbuhan UKM yang relatif tersendat-sendat. Kendati demikian, UKM ternyata telah memainkan peran yang patut diperhitungkan dalam menyerap tenaga kerja, ekspor, dan menopang penghasilan keluarga rumah tangga baik di perkotaan maupun di perdesaan.
Berbagai kebijakan dalam bidang perdagangan ternyata sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan UKM di Indonesia. Padahal kalau kita perhatikan sumbangan UKM terhadap PDB tidak bisa dianggap remeh. Belum lagi kalau kita melihat kontribusi UKM dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak kecil yaitu mencapai lebih dari 96 % pada tahun 2000 dan 96,18 % pada tahun 2006. Kalau kita lihat peran UKM terhadap ekspor nonmigas yang pada tahun 1990 mencapai US$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri.
Tulisan ini akan menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan mengengah (UKM). Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh kebijakan perdangan luar neri dalam hal ini adalah pengaruh ACFTA terhadap masa depan UKM di Indonesia secara umum dan Denpasar pada Khususnya? bagaimana cara mengurangi dampak negatif dari perjanjian ACFTA terhadap UMKM serta apasaja peran yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi epek negatif yang ditimbulkan yang mungkin bisa mengancam perekonomian Indonesia?
II. PEMBAHASAN
Pengertian UKM
Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no 20 Tahun 2008. Kriteria tersebut antara lain memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasrakan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999:250).
Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir seragam. Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS (1994) menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15, 635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.
Tantangan dan Masalah
Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dankeuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dansumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:
- Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasanuntuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
- Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi pengusaha kecil dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka.
Kedua, bagi pengusaha kecil dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil jenis ini adalah (Kuncoro, 1997): (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan pengusaha kecil mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti; (7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.
ACFTA
ACFTA merupaka singkatan dari Asean-China Free Trade Area yang merupakan suatu perjanjian liberalisasi perdagangan antara negara-negara Asean dan China yang mulai berlaku 01 Januari 2010. Dalam teori perdagangan internasional Liberalisasi merupakan suatu bentuk pengurangan peran peran pemerintah dalam perdagangan yang melibatkan dua negara atau lebih. Pengurangan peran pemerintah tersebut dalam hal peniadaan kebijakan tarif dan ataupun kuota maupu kebijakan-kebijakan yang lain seperti kebijakan dalam negeri pemerintah baik fiscal maupun moneter. Dalam tulisan ini akan dibahas hanya kebijakan tarif yang dikenakan kepada barang impor.
Tarif
Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Bea impor merupakan salah satu bentuk kebijakan tarif selain kebijakan yang lain seperti bea transito, dan bea ekspor. Bea impor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.
Efek tarif
Pembebanan tariff terhadap suatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam efek tarif tersebut adalah:
- Efek terhadap harga (price effect)
- Efek terhadap konsumsi (consumtion effect)
- Efek terhadap produk (protective/import substitution effect),
- Efek terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect).
Asumsi analisis ini adalah:
- Constan opportunity cost produksi, berarti produsen luar negeri mau menerima harga yang tetap berapapun jumlah yang diminta oleh konsumen di dalam negeri.
- Tidak ada tariff terhadap bahan mentah.
Ssebelum pembebanan tarif, OP merupakan harga konstan yang ditetapkan oleh produsen di luar negeri, sehingga produsen di dalam negeri pun harus menjual pada harga yang sama sebagai akibat persaingan dengan produsen luar negeri. Produksi di dalam negeri adalah OQ1 dan konsumesinya adalah OQ0 sehingga yang diimpor adalah Q1Q0. Terhadap impor ini kemudian negara A membebankan tariff sebesar PPT, maka effeknya adalah:
- Hara barang tersebut di dalam negeri naik dari OP menadi OPT (price effect)
- Jumlah barang yang diminta berkurang dari OQ0 menjadi OQ2 (consumption effect)
- Produksi di dalam negeri naik dari OQ1 menjadi OQ3 (protective/import substitution effects)
- Adanya pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari tarif tersebut sebesar bcde (revenue effect)
- Adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri sebesar PPTab (redistribution effect).
Adanya tariff menyebabkan impor berkurang dari Q1Q0 menjadi Q3Q2. Pembebanan tariff ini tidak dapat menaikkan harga lebih tinggi dari OPT’ yaitu harga keseimbangan tanpa adanya tariff perdagangan internasional.
Selain kebijakan tariff di atas kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah untuk menjaga atau memproteksi produksi dalam negeri dengan dampak yang hampir sama dengan kebijakan tariff yaitu kebijakan pemberian subsidi untuk produksi barang dalam negeri. Subsidi yang diberikan kepada produsen akan mempunyai efek menggeser kurva penawaran ke kanan bawah S’ besarnya subsidi tergantung target yang diinginkan.
- Memperbaiki dasar tukar (terms of trade)
- Infant-industry
- Dibersivikasi.
- Employment
- Anti dumping
Untuk menjelaskan efek dari pengenaan tariff dan pengurangan tariff akan dijelaskan dengan bantuan kurva sebagai berikut:
(akan dientry kemudian)
Kurva kesediaan menukar (offer curve) OH dan OF masing-masing untuk negara H (Home) dan F (Foreign) dengan titik kesimbangan R pada perdagangan bebas. Dalam keadaan perdangan bebas negara H akan mencapai tingkat kesejahteraan yang ditunjukkan dengan kurva indifferen (perdagangan) h1 yang memotong offer curve negara F pada titik S. Jika negara H mengenakan tariff optimum atau lebih rendah dari oftimum sehingga offer curve OH’ memotong offer curve OF pada titik T atau di sebelah kanan titik T dengan kurva inddiferen h3. Pengurangan tariff oftimum atau bahkan pembebasan tariff akan mengakibatkan volume perdagangan naik tetapi dasar tukar (terms of trade) turun dengan tingkat yang lebih besar sehingga kesejahteraan negara H turun (ditunjukkan dengan offer curve h1).
Pengaruh ACFTA terhadap Masa Depan UKM
Bagaimana Mengurangi Dampak Negatif dari ACFTA terhadap UMKM
Untuk mengurangi dampak dari ACFTA tersebut maka kelemahan-kelemahan tersebut diatas semestinya harus diatasi dengan cepat dan dengan tindakan yang tepat.
2.10. Peran Pemerintah Mengatasi Epek Negatif ACFTA
Peran yang dapat diambil pemerintah yaitu menegosiasikan kembali kesepakatan tersebut yaitu menunda sampai industri-industri kecil dan menengah ini siap untuk bersaing dengan produk luar neri.
Pemberian subsidi semestinya bisa dilakukan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang belum siap bersaing dengan alasan penyelamatan kepentingan ekonomi dalam negeri.
Saran
Untuk pemerintah
Dari uraian tersebut diatas Nampak sekali ada beberapa pengaruh negative yang akan ditimbulkan oleh perjanjian ACFTA terhadap masa depat UMKM di Indonesia dan Bali khususnya. Pengaruh – pengaruh negative yang mungkin timbul tersebut antara lain disebabkan oleh gemburan masuknya produk luar negeri yang bebas bea masuk serta ketidak siapan produk local untuk bersaing.
Ketidak siapan produk local untuk bersaing disebabkan beberapa masalah seperti telah disebutkan diatas. Tentunya karena ketidak siapan tersebut akan menimbulkan effek seperti banyaknya UMKM yang bakal gulung tikar, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia pasca ACFTA diberlakukan 01 Januari 2010. Seperti apa yang disampaikan oleh Ernovian G Ismy, Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyatakan kekhawatirannya atas pemberlakukan perdagangan bebas ASEAN-Cina, di antaranya terjadinya perubahan pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Intinya, jika berdagang lebih menguntungkan karena faktor harga barang-barang impor yang lebih murah, akan banyak industri nasional dan lokal yang gulung tikar hingga akhirnya berpindah menjadi pedagang saja (Republika, 4/1/2010).
Kita ketahui, jumlah industri tekstil dari kelas industri kecil menengah bisa mencapai lebih dari 1.500. Jika setiap industri tekstil mampu menyerap 12-50 orang tenaga kerja, maka bisa dibayangkan kehancuran industri karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang. Hal ini sekaligus berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja, yang artinya akan memperburuk kondisi pengangguran di Indonesia.
Pada saat ini ditengah kondisi belum tersedianya infrastruktur penunjang yang baik, kondisi kelistrikan yang masih memburuk dengan tarif dasar listrik yang sangat mahal, serta mahalnya harga buruh perjamnya masih menjadi momok bagi dunia usaha mikro kecil dan menengah.
Dampak negative yang lain akibat pemberlakuan pasar bebas ASEAN-Cina. Pertama: serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menegah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/1/2010).
Kedua: pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan, apalagi perbedaannya besar (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil Cina atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya, "Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri."
Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010. Misal, para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu Cina secara legal yang harganya murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan dengan jamu lokal. Akibatnya, produsen jamu lokal terancam gulung tikar.
Ketiga: karakter perekomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk "tetek bengek" seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia?
Keempat: jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan Cina? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09%. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh Cina yang memang sedang "haus" bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
Kelima: peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.
Untuk mengurangi dampak dari ACFTA tersebut maka kelemahan-kelemahan tersebut diatas semestinya harus diatasi dengan cepat dan dengan tindakan yang tepat.
2.10. Peran Pemerintah Mengatasi Epek Negatif ACFTA
Peran yang dapat diambil pemerintah yaitu menegosiasikan kembali kesepakatan tersebut yaitu menunda sampai industri-industri kecil dan menengah ini siap untuk bersaing dengan produk luar neri.
Pemberian subsidi semestinya bisa dilakukan untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang belum siap bersaing dengan alasan penyelamatan kepentingan ekonomi dalam negeri.
III. PENUTUP
Kesimpulan
Masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah:
- Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
- Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
Kelemahan-kelemahan tersebut akan menimbulkan inefisiensi yang pada akhirnya kemampuan bersaing produk yang dihasilkan pun lemah. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, harga tariff dasar listrik yang mahal dan biaya tenaga kerja yang mahal akan menambah beban bagi usaha mikro kecil menengah.
Oleh karena itu perjanjian ACFTA perlu dinegosiasikan ulang untuk memberikan proteksi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai kendala-kendala diatas dapat diatasi sehingga produk yang dihasilkan UMKM dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.
Untuk pemerintah
- Pemerintah seharusnya melakukan negosiasi ulang terhadap isi perjanjian CAFTA tersebut sampai industri dalam negeri siap untuk bersaing.
- Pemerintah harus membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM seperti yang telah disebutkan di atas.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur, menghilangkan hambatan-hambatan yang mendorong terjadinya ekonomi biaya tinggi, memberikan insentif fiskal dan non fiskal serta membantu promosi.
- Regulasi yang masih memberatkan/menghambat perkembangan UMKM harus segera diganti.
Untuk Pelaku Usaha
- Pelaku usaha harus segera melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efisiensi biaya produk.
- Pelaku usaha harus terus melakukan inovasi-inovasi sehingga produk yang dihasilkan semakin berkualitas sehingga mampu mempertahankan pasar.
- Manajemen moderen haruslah dikembangkan.
- Melakukan pemupukan modal secara terus-menerus.
- Penggunaan teknologi modern harus segera diupayakan.
IV. DAFTAR PUSTAKA
Nopirin, 1997, Ekonomi Internasional, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta
Amalia, Lia 2007, Ekonomi Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Internet:
Bunuh diri ekonomi indonesia,(dalam http://jurnal-ekonomi.org/2010/01/10)
Polemik perdagangan bebas antara Asean-China, (dalam www.suaramedia.com)
Mudrajad Kuncoro, Pemberdayaan Ukm: Antara Mitos Dan Realitas (dalam http://jurnal-ekonomi.org)
